Polling : Aher - Dedy Menangi Pilkada Jawa Barat

Survey ini di laksanakan mulai tanggal 9 Januari hingga 4 Februari 2013. Melibatkan 212 responden yang berasal dari 26 Kabupaten/Kota se Jawa Barat. Metode yang kami pakai adalah dengan mengirimkan sebuah pertanyaan melalui pesan pendek, baik dengan media facebook (sekitar 90%) maupun sms melalui ponsel (sekitar 10%). Pertanyaan yang kami ajukan sebagai berikut :

Sekedar bikin Polling kecil kecilan...
Kira kira pasangan mana yang layak memimpin Jawa Barat 2013-2018 ?
1. Dikdik Mulyana Arif Mansyur - Cecep NS Toyib
2. Irianto MS Syafiuddin - Tatang Farhanul Hakim
3. Dede Yusuf - Lex Laksamana
4. Ahmad Heryawan - Deddy Mizwar
5. Rieke Dyah Pitaloka - Teten Masduki

Kami sebenarnya telah mengirim ke lebih dari 1000 pengguna jejaring sosial (facebook) maupun pengguna ponsel se Jawa Barat. Akan tetapi ternyata tidak semua responden memberikan jawaban atas pertanyaan kami. Hanya 212 responden yang bersedia memberikan jawaban atas polling yang kami adakan.

Tidak seperti polling pertama kami yang hanya sanggup meraih sekitar 75 pollster, polling kali ini secara kualitas jauh lebih baik karena responden yang bisa kami analisa jumlahnya jauh lebih besar. Hanya saja seperti problematika di polling tahap pertama, kami memiliki sedikit kendala mengenai proporsi dari pollster yang tinggal di suatu wilayah. Sederhananya, jumlah penduduk di setiap kabupaten/kota di Jawa Barat tidaklah sama antara satu dengan yang lainnya. Artinya sample yang harus kita sediakan tentu juga harus di sesuaikan dengan sedikit banyaknya jumlah penduduk. Misalnya, di kabupaten Bogor  dan Kota Bogor penduduknya berjumlah sekitar 5.722.266 jiwa atau setara dengan 13,1% penduduk Jawa Barat. Jika menganut proporsionalitas penduduk, maka seharusnya dari 212 responden, sekitar 13,1% (27an responden) di dapat dari daerah ini. Akan tetapi nyatanya responden wilayah ini yang mengirim jawaban jumlahnya hanya 12 responden atau kurang dari separuh target. Sementara di sisi lain, tak jarang suatu kabupaten/kota yang penduduknya lebih sedikit, jumlah responden yang menjawab justru lebih banyak.

Oleh karena itu, demi memperoleh data yang lebih presisi dan bisa di andalkan akurasinya, cara menghitungnya akan kami sesuaikan dengan demografi kependudukan di setiap daerah. Artinya, Kabupaten Bogor dan Kota Bogor yang jumlah pollsternya hanya 12 orang, dalam penghitungan akhir tetap mewakili 13,1% pemilih.

Berikut ini data jumlah penduduk dan  responden yang masuk ke kami di setiap kabupaten/kota

Kabupaten Bandung  : 3.038.038 jiwa (6,97%)

Kabupaten Bandung Barat : 1.531.072 jiwa (3,51%)

Kota Bandung  : 2.390.120 (5,48%)

Total Penduduk : 15,96% dari seluruh penduduk Jawa Barat

Responden : 24

Pasangan nomer urut  1. 1 suara (0,665%)
Pasangan nomer urut  2. 1 suara (0,665%)
Pasangan nomer urut  3. 9 suara (5,985%)
Pasangan nomer urut  4. 8 suara (5,32%)
Pasangan nomer urut  5. 5 suara  (3,325%)

Kabupaten Bekasi  : 2.630.401 jiwa  (6%)

Kota Bekasi  2.334.871 jiwa (5,36%)

Total Penduduk : 11,36% dari seluruh penduduk Jawa Barat

Responden : 8

Pasangan nomer urut  1. 0 (0%)
Pasangan nomer urut  2. 0 (0%)
Pasangan nomer urut  3. 2 (2,84%)
Pasangan nomer urut  4. 5 (7,1%)
Pasangan nomer urut  5. 1 (1,42%)

Kabupaten Bogor  (4.771.932) : 10,95%

Kota Bogor (950.334) : 2,18%

Total Penduduk : 13,1%

Responden : 12

Pasangan nomer urut  1. 0 (0%)
Pasangan nomer urut  2. 3 (3,27%)
Pasangan nomer urut  3. 4 (4,36%)
Pasangan nomer urut  4. 2 (2,18%)
Pasangan nomer urut  5. 3 (3,27%)

Kabupaten Ciamis (1.786.076) : 4,1%

Responden : 8

Pasangan nomer urut  1. 0 (0%)
Pasangan nomer urut  2. 0 (0%)
Pasangan nomer urut  3. 2 (1,02%)
Pasangan nomer urut  4. 5 (2,55%)
Pasangan nomer urut  5. 1 (0,51%)

Kabupaten Cianjur (2.149.121) : 4,93%

Responden : 3

Pasangan nomer urut  1. 0 (0%)
Pasangan nomer urut  2. 0 (0%)
Pasangan nomer urut  3. 0 (0%)
Pasangan nomer urut  4. 3 (4,93%)
Pasangan nomer urut  5. 0 (0%)

Kabupaten Cirebon (2.162.644) : 4,96%

Kota Cirebon (298.224) : 0,68%

Total Penduduk : 5,64%

Responden : 21

Pasangan nomer urut  1. 2 (0,536%)
Pasangan nomer urut  2. 7 (1,87%)
Pasangan nomer urut  3. 3 (0,8%)
Pasangan nomer urut  4. 7 (1,87%)
Pasangan nomer urut  5. 2 (0,536%)

Kabupaten Garut (2.429.167) : 5,57%

Responden : 8

Pasangan nomer urut  1. 0 (0%)
Pasangan nomer urut  2. 0 (0%)
Pasangan nomer urut  3. 4 (2,76%)
Pasangan nomer urut  4. 3 (2,07%)
Pasangan nomer urut  5. 1 (0,69%)

Kabupaten Indramayu (1.795.372) : 4,12%

Responden : 9

Pasangan nomer urut  1. 0 (0%)
Pasangan nomer urut  2. 2 (0,914%)
Pasangan nomer urut  3. 1 (0,457%)
Pasangan nomer urut  4. 4 (1,828%)
Pasangan nomer urut  5. 2 (0,914%)

Kabupaten karawang (2.073.356) : 4,76%

Responden : 7

Pasangan nomer urut  1. 0 (0%)
Pasangan nomer urut  2. 3 (2,04%)
Pasangan nomer urut  3. 3 (2,04%)
Pasangan nomer urut  4. 1 (0,68%)
Pasangan nomer urut  5. 0 ()%)

Kabupaten Kuningan (1.140.777) : 2,62%

Responden : 10

Pasangan nomer urut  1. 0 (0%)
Pasangan nomer urut  2. 1 (0,262%)
Pasangan nomer urut  3. 3 (0,786%)
Pasangan nomer urut  4. 6 (1,572%)
Pasangan nomer urut  5. 0 (0%)

Kabupaten Majalengka (1.204.379) : 2,76%

Responden : 15

Pasangan nomer urut  1. 0 (0%)
Pasangan nomer urut  2. 2 (0,368%)
Pasangan nomer urut  3. 3 (0,552%)
Pasangan nomer urut  4. 5 (0,92%)
Pasangan nomer urut  5. 5 (0,92%)

Kabupaten Purwakarta (845.509) : 1,94%

Responden : 14

Pasangan nomer urut  1. 0 (0%)
Pasangan nomer urut  2. 0 (0%)
Pasangan nomer urut  3. 2 (0,376%)
Pasangan nomer urut  4. 8 (1,104%)
Pasangan nomer urut  5. 4 (0,552%)

Kabupaten Subang (1,465,157) :  3,36%

Responden : 10

Pasangan nomer urut  1. 0 (0%)
Pasangan nomer urut  2. 5 (1,68%)
Pasangan nomer urut  3. 3 (1,008%)
Pasangan nomer urut  4. 2 (0,672%)
Pasangan nomer urut  5. 0 (0%)

Kabupaten Sukabumi (2.210.000) : 5,07%

Kota Sukabumi (298.681) : 0,68%

Total Penduduk : 5,75%

Responden : 13

Pasangan nomer urut  1. 0 (0%)
Pasangan nomer urut  2. 0 (0%)
Pasangan nomer urut  3. 5 (2,21%)
Pasangan nomer urut  4. 7 (3,094%)
Pasangan nomer urut  5. 1 (0,442%)

Kabupaten Sumedang (1.043.001) : 2,39%

Responden : 11

Pasangan nomer urut  1. 0 (0%)
Pasangan nomer urut  2. 1 (0,217%)
Pasangan nomer urut  3. 3 (0,651%)
Pasangan nomer urut  4. 4 (0,868%)
Pasangan nomer urut  5. 3 (0,651%)

Kabupaten Tasikmalaya (1.945.971) : 4,46%

Kota Tasikmalaya (635.424) : 1,45%

Total Penduduk : 5,91%

Responden : 11

Pasangan nomer urut  1. 0 (0%)
Pasangan nomer urut  2. 4 (2,148%)
Pasangan nomer urut  3. 1 (0,537%)
Pasangan nomer urut  4. 3 (1,611%)
Pasangan nomer urut  5. 3 (1,611%)

Kota Banjar (188.234) : 0,4%

Responden : 3

Pasangan nomer urut  1. 0 (0%)
Pasangan nomer urut  2. 0 (0%)
Pasangan nomer urut  3. 1 (0,133%)
Pasangan nomer urut  4. 1 (0,133%)
Pasangan nomer urut  5. 1 (0,133%)

Kota Cimahi (483.000) : 1,1%

Responden :  12

Pasangan nomer urut  1. 0 (0%)
Pasangan nomer urut  2. 1 (0,091%)
Pasangan nomer urut  3. 4 (0,364%)
Pasangan nomer urut  4. 5 (0,455%)
Pasangan nomer urut  5. 2 (0,182%)

Kota Depok  (1.738.570) : 3,99%

Responden : 13

Pasangan nomer urut  1. 0 (0%)
Pasangan nomer urut  2. 0 (0%)
Pasangan nomer urut  3. 1 (0,307%)
Pasangan nomer urut  4. 6 (1,842%)
Pasangan nomer urut  5. 6 (1,842%)

Total Penduduk : 43.539.431

Total Responden : 212

Perolehan pasangan berdasarkan proporsi penduduk

Pasangan nomer urut  1. 1,2%
Pasangan nomer urut  2. 13,5%
Pasangan nomer urut  3. 27,2%
Pasangan nomer urut  4. 40,8%
Pasangan nomer urut  5. 17,3%

Berdasarkan data di atas, kita menyimpulkan bahwa pasangan nomer urut 4 (Aher – Dedi Mizwar) adalah yang paling banyak di minati oleh warga Jawa Barat. Angkanya cukup besar, yaitu 40,8%. Jika hasil survey ini sejalan dengan hasil riil vote pada 24 Februari mendatang, bisa di pastikan pasangan yang di usung oleh PKS, PPP dan Hanura ini akan menang satu putaran. Sebab menurut aturan yang ada, pemenang Pilgub Jawa Barat hanya membutuhkan angka 30% atau lebih.

Ahmad Heryawan - Deddy Mizwar

(dakwatuna.com)

Namun demikian, angka angka ini hanyalah survey semata. Dan bukan pemilukada sesungguhnya. Apalagi sample yang kami peroleh hanya berkisar 200an. Sebagai catatan tambahan, survey yang kami gelar di mulai jauh hari sebelum kasus korupsi daging sapi impor yang melibatkan Presiden PKS merebak. Artinya, efek dari kasus ini belum bisa di gambarkan dalam survey. Bisa saja kasus yang menimpa PKS (Partai pengusung Heryawan-Dedy Mizwar) akan memberikan dampak luar biasa bagi pemilih Jawa Barat. Akan tetapi bisa saja pengaruhnya tidak terlalu signifikan. Oleh sebab itu, kiranya Team Polling Gubrak berencana untuk menggelar survey lagi dalam waktu dekat ini.

 

 Presiden PKS : Luthfi Hasan Ishaq (Tersangka Korupsi Daging Impor)

(kompas.com)

Terima kasih kepada seluruh responden yang telah berpartisipasi. Semoga ajang lima tahunan Provinsi Jawa Barat ini melahirkan pemimpin yang mampu membawa Jawa Barat ke arah yang lebih baik.

Oleh : Team Polling Gubrak

Perancang Lambang Garuda yang Terlupakan

<span class="awal">S</span>emua warga Indonesia pasti tahu lambang Garuda Pancasila. Ya, lambang tersebut adalah lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tapi tahukah anda siapa yang merancang lambang tersebut? Pernahkah anda berpikir siapa yang merancang lambang tersebut? Kebanyakan dari kita sudah lupa, atau bahkan tidak mengetahui sama sekali siapa yang merancang lambang tersebut.

Sebagai warga negara yang baik seharusnya kita mengetahui siapa yang membuat lambang dari negara kita sendiri.

Sultan Hamid II. Dialah yang merancang lambang pusaka Garuda Pancasila. Beliau lahir dengan nama Syarif Abdul Hamid Alkadrie, putra sulung Sultan Pontianak. Lahir di Pontianak, Kalimantan Barat, 12 Juli 1913 dan meninggal di Jakarta, 30 Maret 1978 pada umur 64 tahun. Dalam tubuhnya mengalir darah Arab-Indonesia meski pernah diurus ibu asuh berkebangsaan Inggris. Istri beliau seorang perempuan Belanda yang kemudian melahirkan dua anak. Keduanya sekarang di Belanda.

Berikut cerita singkatnya. Ketika Jepang mengalahkan Belanda dan sekutunya, pada 10 Maret 1942, ia tertawan dan dibebaskan ketika Jepang menyerah kepada Sekutu dan mendapat kenaikan pangkat menjadi kolonel. Ketika ayahnya mangkat akibat agresi Jepang, pada 29 Oktober 1945 beliau diangkat menjadi sultan Pontianak menggantikan ayahnya dengan gelar Sultan Hamid II. Dalam perjuangan federalisme, Sultan Hamid II memperoleh jabatan penting sebagai wakil daerah istimewa Kalimantan Barat dan selalu turut dalam perundingan-perundingan Malino, Denpasar, BFO, BFC, IJC dan KMB di Indonesia dan Belanda.

Sultan Hamid II kemudian memperoleh jabatan Ajudant in Buitenfgewone Dienst bij HN Koningin der Nederlanden, yakni sebuah pangkat tertinggi sebagai asisten ratu Kerajaan Belanda dan orang Indonesia pertama yang memperoleh pangkat tertinggi dalam kemiliteran.

Pada 21-22 Desember 1949, beberapa hari setelah diangkat menjadi Menteri Negara Zonder Porto Folio, Westerling yang telah melakukan makar di Tanah Air menawarkan “over commando” kepadanya, namun dia menolak tegas. Karena tahu Westerling adalah gembong APRA.

Selanjutnya dia berangkat ke Negeri Belanda, dan pada 2 Januari 1950, sepulangnya dari Negeri Kincir itu dia merasa kecewa atas pengiriman pasukan TNI ke Kalbar – karena tidak mengikutsertakan anak buahnya dari KNIL.

Pada saat yang hampir bersamaan, terjadi peristiwa yang menggegerkan; Westerling menyerbu Bandung pada 23 Januari 1950. Sultan Hamid II tidak setuju dengan tindakan anak buahnya itu, Westerling sempat marah.

Sewaktu RIS (Republik Indonesia Serikat) dibentuk, dia diangkat menjadi Menteri Negara Zonder Porto Folio dan selama jabatan menteri negara itu ditugaskan Presiden Soekarno merencanakan, merancang dan merumuskan gambar lambang negara.

Tanggal 10 Januari 1950 dibentuk Panitia Teknis dengan nama Panitia Lencana Negara di bawah koordinator Menteri Negara Zonder Porto Folio Sultan Hamid II dengan susunan panitia teknis Muhammad Yamin sebagai ketua, Ki Hajar Dewantoro, M. A. Pellaupessy, Mohammad Natsir, dan RM Ngabehi Purbatjaraka sebagai anggota. Panitia ini bertugas menyeleksi usulan rancangan lambang negara untuk dipilih dan diajukan kepada pemerintah.

Merujuk keterangan Bung Hatta dalam buku “Bung Hatta Menjawab” untuk melaksanakan Keputusan Sidang Kabinet tersebut Menteri Priyono melaksanakan sayembara. Terpilih dua rancangan lambang negara terbaik, yaitu karya Sultan Hamid II dan karya M. Yamin. Pada proses selanjutnya yang diterima pemerintah dan DPR adalah rancangan Sultan Hamid II. Karya M. Yamin ditolak karena menyertakan sinar-sinar matahari dan menampakkan pengaruh Jepang.

Setelah rancangan terpilih, dialog intensif antara perancang (Sultan Hamid II), Presiden RIS Soekarno dan Perdana Menteri Mohammad Hatta, terus dilakukan untuk keperluan penyempurnaan rancangan itu. Terjadi kesepakatan mereka bertiga, mengganti pita yang dicengkeram Garuda, yang semula adalah pita merah putih menjadi pita putih dengan menambahkan semboyan “Bhineka Tunggal Ika”.

Pada tanggal 8 Februari 1950, rancangan final lambang negara yang dibuat Menteri Negara RIS, Sultan Hamid II diajukan kepada Presiden Soekarno. Rancangan final lambang negara tersebut mendapat masukan dari Partai Masyumi untuk dipertimbangkan, karena adanya keberatan terhadap gambar burung garuda dengan tangan dan bahu manusia yang memegang perisai dan dianggap bersifat mitologis.

Sultan Hamid II kembali mengajukan rancangan gambar lambang negara yang telah disempurnakan berdasarkan aspirasi yang berkembang, sehingga tercipta bentuk Rajawali – Garuda Pancasila dan disingkat Garuda Pancasila. Presiden Soekarno kemudian menyerahkan rancangan tersebut kepada Kabinet RIS melalui Moh Hatta sebagai perdana menteri.

AG Pringgodigdo dalam bukunya “Sekitar Pancasila” terbitan Departemen Hankam, Pusat Sejarah ABRI menyebutkan, rancangan lambang negara karya Sultan Hamid II akhirnya diresmikan pemakaiannya dalam Sidang Kabinet RIS. Ketika itu gambar bentuk kepala Rajawali Garuda Pancasila masih “gundul” dan “’tidak berjambul”’ seperti bentuk sekarang ini.

Inilah karya kebangsaan anak-anak negeri yang diramu dari berbagai aspirasi dan kemudian dirancang oleh seorang anak bangsa, Sultan Hamid II Menteri Negara RIS. Presiden Soekarno kemudian memperkenalkan untuk pertama kalinya lambang negara itu kepada khalayak umum di Hotel Des Indes, Jakarta pada 15 Februari 1950.

Penyempurnaan kembali lambang negara itu terus diupayakan. Kepala burung Rajawali Garuda Pancasila yang “gundul” menjadi “berjambul” dilakukan. Bentuk cakar kaki yang mencengkram pita dari semula menghadap ke belakang menjadi menghadap ke depan juga diperbaiki, atas masukan Presiden Soekarno.

Tanggal 20 Maret 1950, bentuk akhir gambar lambang negara yang telah diperbaiki mendapat disposisi Presiden Soekarno, yang kemudian memerintahkan pelukis istana, Dullah, untuk melukis kembali rancangan tersebut sesuai bentuk akhir rancangan Menteri Negara RIS Sultan Hamid II yang dipergunakan secara resmi sampai saat ini.

Hamid II diberhentikan pada 5 April 1950 akibat diduga bersekongkol dengan Westerling dan APRA-nya.

Untuk terakhir kalinya, Sultan Hamid II menyelesaikan penyempurnaan bentuk final gambar lambang negara, yaitu dengan menambah skala ukuran dan tata warna gambar lambang negara di mana lukisan otentiknya diserahkan kepada H. Masagung, Yayasan Idayu Jakarta pada 18 Juli 1974. Sedangkan Lambang Negara yang ada disposisi Presiden Soekarno dan foto gambar lambang negara yang diserahkan ke Presiden Soekarno pada awal Februari 1950 masih tetap disimpan oleh Kraton Kadriyah, Pontianak.

Dari transkrip rekaman dialog Sultan Hamid II dengan Masagung (1974) sewaktu penyerahan berkas dokumen proses perancangan lambang negara, disebutkan “ide perisai Pancasila” muncul saat Sultan Hamid II sedang merancang lambang negara. Dia teringat ucapan Presiden Soekarno, bahwa hendaknya lambang negara mencerminkan pandangan hidup bangsa, dasar negara Indonesia, di mana sila-sila dari dasar negara, yaitu Pancasila divisualisasikan dalam lambang negara.

Sultan Hamid II wafat pada 30 Maret 1978 di Jakarta dan dimakamkan di pemakaman Keluarga Kesultanan Pontianak di Batulayang.(ganjil.co.cc)

SOEMPAH PEMOEDA

Pertama :
- KAMI POETRA DAN POETRI INDONESIA MENGAKOE BERTOEMPAH DARAH JANG SATOE, TANAH AIR INDONESIA

Kedua :
- KAMI POETRA DAN POETRI INDONESIA, MENGAKOE BERBANGSA JANG SATOE, BANGSA INDONESIA

Ketiga :
- KAMI POETRA DAN POETRI INDONESIA MENGJOENJOENG BAHASA PERSATOEAN, BAHASA INDONESIA

Djakarta, 28 Oktober 1928



Teks Soempah Pemoeda dibacakan pada waktu Kongres Pemoeda yang diadakan di
Waltervreden (sekarang Jakarta) pada tanggal 27 - 28 Oktober 1928 1928.

Panitia Kongres Pemoeda terdiri dari :

Ketua : Soegondo Djojopoespito (PPPI)
Wakil Ketua : R.M. Djoko Marsaid (Jong Java)
Sekretaris : Mohammad Jamin (Jong Sumateranen Bond)
Bendahara : Amir Sjarifuddin (Jong Bataks Bond)
Pembantu I : Djohan Mohammad Tjai (Jong Islamieten Bond)
Pembantu II : R. Katja Soengkana (Pemoeda Indonesia)
Pembantu III : Senduk (Jong Celebes)
Pembantu IV : Johanes Leimena (yong Ambon)
Pembantu V : Rochjani Soe'oed (Pemoeda Kaoem Betawi)
Peserta :

      Abdul Muthalib Sangadji,
      Purnama Wulan,
      Abdul Rachman,
      Raden Soeharto,
      Abu Hanifah,
      Raden Soekamso,
      Adnan Kapau Gani,
      Ramelan,
      Amir (Dienaren van Indie),
      Saerun (Keng Po),
      Anta Permana,
      Sahardjo,
      Anwari,
      Sarbini,
      Arnold Manonutu,
      Sarmidi Mangunsarkoro,
      Assaat,
      Sartono,
      Bahder Djohan,
      S.M. Kartosoewirjo,
      Dali,
      Setiawan,
      Darsa,
      Sigit (Indonesische Studieclub),
      Dien Pantouw,
      Siti Sundari,
      Djuanda,
      Sjahpuddin Latif,
      Dr.Pijper,
      Sjahrial (Adviseur voor inlandsch Zaken),
      Emma Puradiredja,
      Soejono Djoenoed Poeponegoro,
      Halim,
      R.M. Djoko Marsaid,
      Hamami,
      Soekamto,
      Jo Tumbuhan,
      Soekmono,
      Joesoepadi,
      Soekowati (Volksraad),
      Jos Masdani,
      Soemanang,
      Kadir,
      Soemarto,
      Karto Menggolo,
      Soenario (PAPI & INPO),
      Kasman Singodimedjo,
      Soerjadi,
      Koentjoro Poerbopranoto,
      Soewadji Prawirohardjo,
      Martakusuma,
      Soewirjo,
      Masmoen Rasid,
      Soeworo,
      Mohammad Ali Hanafiah,
      Suhara,
      Mohammad Nazif,
      Sujono (Volksraad),
      Mohammad Roem,
      Sulaeman,
      Mohammad Tabrani,
      Suwarni,
      Mohammad Tamzil,
      Tjahija,
      Muhidin (Pasundan),
      Van der Plaas (Pemerintah Belanda),
      Mukarno,
      Wilopo,
      Muwardi,
      Wage Rudolf Soepratman,
      Nona Tumbel.

Catatan :
Sebelum pembacaan teks Soempah Pemoeda diperdengarkan lagu"Indonesia Raya"
gubahan W.R. Soepratman dengan gesekan biolanya.

   1. Teks Sumpah Pemuda dibacakan pada tanggal 28 Oktober 1928 bertempat
      di Jalan Kramat Raya nomor 106 Jakarta Pusat sekarang menjadi Museum Sumpah
      Pemuda, pada waktu itu adalah milik dari seorang Tionghoa yang bernama Sie
      Kong Liong.
   2. 2. Golongan Timur Asing Tionghoa yang turut hadir sebagai peninjau
      Kongres Pemuda pada waktu pembacaan teks Sumpah Pemuda ada 4 (empat) orang
      yaitu :
      a. Kwee Thiam Hong
      b. Oey Kay Siang
      c. John Lauw Tjoan Hok
      d. Tjio Djien kwie

http://sumpahpemuda.org/

Pemberontakan Republik Maluku Selatan

Republik Maluku Selatan (RMS) adalah daerah yang diproklamasikan merdeka pada 25 April 1950 dengan maksud untuk memisahkan diri dari Negara Indonesia Timur (saat itu Indonesia masih berupa Republik Indonesia Serikat). Namun oleh Pemerintah Pusat, RMS dianggap sebagai pemberontakan dan setelah misi damai gagal, maka RMS ditumpas tuntas pada November 1950. Sejak 1966 RMS berfungsi sebagai pemerintahan di pengasingan, Belanda

Sejarah

Pada 25 April 1950 RMS hampir/nyaris diproklamasikan oleh orang-orang bekas prajurit KNIL dan pro-Belanda yang di antaranya adalah Dr. Chr.R.S. Soumokil bekas jaksa agung Negara Indonesia Timur yang kemudian ditunjuk sebagai Presiden, Ir. J.A. Manusama dan J.H. Manuhutu.

Pemerintah Pusat yang mencoba menyelesaikan secara damai, mengirim tim yang diketuai Dr. J. Leimena sebagai misi perdamaian ke Ambon. Tapi kemudian, misi yang terdiri dari para politikus, pendeta, dokter dan wartawan, gagal dan pemerintah pusat memutuskan untuk menumpas RMS, lewat kekuatan senjata. Dibentuklah pasukan di bawah pimpinan Kolonel A.E. Kawilarang.

Pada 14 Juli 1950 Pasukan ekspedisi APRIS/TNI mulai menumpas pos-pos penting RMS. Sementara, RMS yang memusatkan kekuatannya di Pulau Seram dan Ambon, juga menguasai perairan laut Maluku Tengah, memblokade dan menghancurkan kapal-kapal pemerintah.

Pemberontakan ini berhasil digagalkan secara tuntas pada bulan November 1950, sementara para pemimpin RMS mengasingkan diri ke Belanda. Pada 1951 sekitar 4.000 orang Maluku Selatan, tentara KNIL beserta keluarganya (jumlah keseluruhannya sekitar 12.500 orang), mengungsi ke Belanda, yang saat itu diyakini hanya untuk sementara saja.

RMS di Belanda lalu menjadi pemerintahan di pengasingan. Pada 29 Juni 2007 beberapa pemuda Maluku mengibarkan bendera RMS di hadapan Presiden Susilo Bambang Yudhono pada hari keluarga nasional di Ambon. Pada 24 April 2008 John Watilette perdana menteri pemerintahan RMS di pengasingan Belanda berpendapat bahwa mendirikan republik merupakan sebuah mimpi di siang hari bolong dalam peringatan 58 tahun proklamasi kemerdekaan RMS yang dimuat pada harian Algemeen Dagblad yang menurunkan tulisan tentang antipati terhadap Jakarta menguat. Tujuan politik RMS sudah berlalu seiring dengan melemahnya keingingan memperjuangkan RMS ditambah tidak adanya donatur yang bersedia menyisihkan dananya, kini hubungan dengan Maluku hanya menyangkut soal sosial ekonomi. Perdana menteri RMS (bermimpi) tidak menutup kemungkinan Maluku akan menjadi daerah otonomi seperti Aceh Kendati tetap menekankan tujuan utama adalah meraih kemerdekaan penuh.

Pemimpin

Pemimpin pertama RMS dalam pengasingan di Belanda adalah Prof. Johan Manusama, pemimpin kedua Frans Tutuhatunewa turun pada tanggal 25 april 2009. Kini John Wattilete adalah pemimpin RMS pengasingan di Belanda.

Dr. Soumokil mengasingkan diri ke Pulau Seram. Ia ditangkap di Seram pada 2 Desember 1962, dijatuhi hukuman mati oleh pengadilan militer, dan dilaksanakan di Kepulauan Seribu, Jakarta, pada 12 April 1966.

Dukungan

Mayoritas penduduk Maluku pada saat RMS didirikan beragama Islam dan Kristen secara berimbang, Namun dengan adanya budaya "Pela Gandong", dapatlah dikatakan bahwa di Kepulauan Maluku, seluruh lapisan dan segenap Masyarakat Maluku bersatu secara kekeluargaan, baik ber-agama Kristen, Islam, maupun agama Hindu dan Budha, semuanya bersatu. Demikian saat itu RMS berbeda dengan sekarang, sudah banyak pendatang-pendatang baru dari daerah Sulawesi Selatan, Tengah, Tenggara, Jawa Madura maupun daerah lainnya di Indonesia. sehingga hanya sekelompok kecil lah masyarakat yang mempunyai hubungan keluarga dengan para pengungsi RMS di Belanda yang terus memberikan dukungan, sedangkan mayoritas masyarakat Maluku kontemporer melihat peristiwa pemberontakan RMS sebagai masa lalu yang suram dan ancaman bagi perkembangan kedamaian dan keharmonisan serta upaya pemulihan setelah perisitiwa kerusuhan Ambon.

RMS di Belanda

Oleh karena kemerdekaan RMS yang di Proklamirkan oleh sebagian besar rakyat Maluku, pada tanggal 24 April 1950 di kota Ambon, ditentang oleh Pemerintah RI dibawah pimpinan Sukarno - Hatta, maka Pemerintah RI meng-ultimatum semua para aktifis RMS yang memproklamirkan berdirinya Republik Maluku Selatan untuk menyerahkan diri kepadda pemerintah RI, sehingga semua aktifis RMS itu ditangkapi oleh Pasukan2 Militer yang dikirim dari Pulau Jawa.

Karena adanya penangkapan yang dilakukan oleh militer Pemerintah RI, maka para pimpinan teras RMS tersebut, ber-inisiatif untuk menghindar sementara ke Negeri Belanda, kepindahan para pimpinan RMS ini mendapat bantuan sepenuhnya dari Pemerintah Belanda pada saat itu. Dengan adanya kesediaan bantuan dari Pemerintah Belanda untuk mengangkut sebagian besar rakyat Maluku dengan biaya sepenuhnya dari Pemerintah Belanda, maka sebagian besar rakyat di Maluku yang beragama kristen, memilih dengan kehendaknya sendiri untuk pindah ke Negeri Belanda. Pada waktu itu, Ada lebih dari 15.000 rakyat Maluku yang memilih pindah ke negeri Belanda.

Pindahnya sebagian rakyat maluku ini, oleh Pemerintahan Sukarno-Hatta, diissukan sebagai "PENGUNGSIAN PARA PENDUKUNG RMS", lalu dengan dalih pemberontakan, pemerintah RI menangkapi para Menteri RMS dan para aktifisnya, lalu mereka dipanjarakan dan diadili oleh pengadilan militer RI, dengan hukuman berat bahkan dieksekusi Mati.

Di Belanda, Pemerintah RMS tetap menjalankan semua kebijakan Pemerintahan, seperti Sosial, Politik, Keamanan dan Luar Negeri. Komunikasi antara Pemerintah RMS di Belanda dengan para Menteri dan para Birokrat di Ambon berjalan lancar terkendali. Keadaan ini membuat pemerintahan Sukarno tkdak bisa berpangku tangan menyaksikan semua aktivitas rakyat Maluku, sehingga dikeluarkanlah perintah untuk menangkap seluruh pimpinan dengan semua jajarannya, sehingga pada akhirnya dinyatakanlah bahwa Pemerintah RMS yang berada di Belanda sebagai Pemerintah RMS dalam pengasingan Dengan bekal dokumentasi dan bukti perjuangan RMS, para pendukung RMS membentuk apa yang disebut Pemerintahan RMS di pengasingan.

Pemerintah Belanda mendukung kemerdekaan RMS, Namun di tahun 1978 terjadi peristiwa Wassenaar, dimana beberapa elemen pemerintahan RMS melakukan serangan kepada Pemerintah Belanda sebagai protes terhadap kebijakan Pemerintah Belanda. Oleh Press di Belanda dikatakanlah peristiwa itu sebagai teror yang dilakukan para aktifis RMS di Belanda. Ada yang mengatakan serangan ini disebabkan karena pemerintah Belanda menarik dukungan mereka terhadap RMS. Ada lagi yang menyatakan serangan teror ini dilakukan karena pendukung RMS frustasi, karena Belanda tidak dengan sepenuh hati memberikan dukungan sejak mula. Di antara kegiatan yang di lansir Press Belanda sabagai teror, adalah ketika di tahun 1978 kelompok RMS menyandera 70 warga sipil di gedung pemerintah Belanda di Assen-Wassenaar.

Selama tahun 70an, teror seperti ini dilakukan juga oleh beberapa kelompok sempalan RMS, seperti kelompok Komando Bunuh Diri Maluku Selatan yang dipercaya merupakan nama lain (atau setidaknya sekutu dekat) Pemuda Maluku Selatan Merdeka. Kelompok ini merebut sebuah kereta api dan menyandera 38 penumpangnya di tahun 1975. Ada juga kelompok sempalan yang tidak dikenal yang pada tahun 1977 menyandera 100 orang di sebuah sekolah dan di saat yang sama juga menyandera 50 orang di sebuah kereta api.

Sejak tahun 80an hingga sekarang aktivitas teror seperti itu tidak pernah dilakukan lagi.

Kerusuhan

Pada saat Kerusuhan Ambon yang terjadi antara 1999-2004, RMS kembali mencoba memakai kesempatan untuk menggalang dukungan dengan upaya-upaya provokasi, dan bertindak dengan mengatas-namakan rakyat Maluku. Beberapa aktivis RMS telah ditangkap dan diadili atas tuduhan kegiatan-kegiatan teror yang dilakukan dalam masa itu, walaupun sampai sekarang tidak ada penjelasan resmi mengenai sebab dan aktor dibalik kerusuhan Ambon.

Pada tanggal 29 Juni 2007, beberapa elemen aktivis RMS berhasil menyusup masuk ke tengah upacara Hari Keluarga Nasional yang dihadiri oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, para pejabat dan tamu asing. Mereka menari tarian Cakalele seusai Gubernur Maluku menyampaikan sambutan. Para hadirin mengira tarian itu bagian dari upacara meskipun sebenarnya tidak ada dalam jadwal. Mulanya aparat membiarkan saja aksi ini, namun tiba-tiba para penari itu mengibarkan bendera RMS. Barulah aparat keamanan tersadar dan mengusir para penari keluar arena. Di luar arena para penari itu ditangkapi. Sebagian yang mencoba melarikan diri dipukuli untuk dilumpuhkan oleh aparat. Pada saat ini (30 Juni 2007) insiden ini sedang diselidiki. Beberapa hasil investigasi menunjukkan bahwa RMS masih eksis dan mempunyai Presiden Transisi bernama Simon Saiya. Beberapa elemen RMS yang dianggap penting ditahan di kantor Densus 88 Anti Teror.

Pada tanggal 5 Oktober 2010 SBY membatalkan kunjungannya ke Belanda karena adanya persidangan tuntutan RMS yang salah satunya meminta SBY ditangkap saat berkunjung ke Belanda. Meski tuntutan itu telah ditolak, sikap SBY belum berubah, SBY belum berencana menjadwal ulang keberangkatannya.http://id.wikipedia.org/wiki/Republik_Maluku_Selatan

Perancang Lambang Garuda yang Terlupakan

Semua warga Indonesia pasti tahu lambang Garuda Pancasila. Ya, lambang tersebut adalah lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tapi tahukah anda siapa yang merancang lambang tersebut? Pernahkah anda berpikir siapa yang merancang lambang tersebut? Kebanyakan dari kita sudah lupa, atau bahkan tidak mengetahui sama sekali siapa yang merancang lambang tersebut.

Sebagai warga negara yang baik seharusnya kita mengetahui siapa yang membuat lambang dari negara kita sendiri.

Sultan Hamid II. Dialah yang merancang lambang pusaka Garuda Pancasila. Beliau lahir dengan nama Syarif Abdul Hamid Alkadrie, putra sulung Sultan Pontianak. Lahir di Pontianak, Kalimantan Barat, 12 Juli 1913 dan meninggal di Jakarta, 30 Maret 1978 pada umur 64 tahun. Dalam tubuhnya mengalir darah Arab-Indonesia meski pernah diurus ibu asuh berkebangsaan Inggris. Istri beliau seorang perempuan Belanda yang kemudian melahirkan dua anak. Keduanya sekarang di Belanda.

Berikut cerita singkatnya. Ketika Jepang mengalahkan Belanda dan sekutunya, pada 10 Maret 1942, ia tertawan dan dibebaskan ketika Jepang menyerah kepada Sekutu dan mendapat kenaikan pangkat menjadi kolonel. Ketika ayahnya mangkat akibat agresi Jepang, pada 29 Oktober 1945 beliau diangkat menjadi sultan Pontianak menggantikan ayahnya dengan gelar Sultan Hamid II. Dalam perjuangan federalisme, Sultan Hamid II memperoleh jabatan penting sebagai wakil daerah istimewa Kalimantan Barat dan selalu turut dalam perundingan-perundingan Malino, Denpasar, BFO, BFC, IJC dan KMB di Indonesia dan Belanda.

Sultan Hamid II kemudian memperoleh jabatan Ajudant in Buitenfgewone Dienst bij HN Koningin der Nederlanden, yakni sebuah pangkat tertinggi sebagai asisten ratu Kerajaan Belanda dan orang Indonesia pertama yang memperoleh pangkat tertinggi dalam kemiliteran.

Pada 21-22 Desember 1949, beberapa hari setelah diangkat menjadi Menteri Negara Zonder Porto Folio, Westerling yang telah melakukan makar di Tanah Air menawarkan “over commando” kepadanya, namun dia menolak tegas. Karena tahu Westerling adalah gembong APRA.

Selanjutnya dia berangkat ke Negeri Belanda, dan pada 2 Januari 1950, sepulangnya dari Negeri Kincir itu dia merasa kecewa atas pengiriman pasukan TNI ke Kalbar – karena tidak mengikutsertakan anak buahnya dari KNIL.

Pada saat yang hampir bersamaan, terjadi peristiwa yang menggegerkan; Westerling menyerbu Bandung pada 23 Januari 1950. Sultan Hamid II tidak setuju dengan tindakan anak buahnya itu, Westerling sempat marah.

Sewaktu RIS (Republik Indonesia Serikat) dibentuk, dia diangkat menjadi Menteri Negara Zonder Porto Folio dan selama jabatan menteri negara itu ditugaskan Presiden Soekarno merencanakan, merancang dan merumuskan gambar lambang negara.

Tanggal 10 Januari 1950 dibentuk Panitia Teknis dengan nama Panitia Lencana Negara di bawah koordinator Menteri Negara Zonder Porto Folio Sultan Hamid II dengan susunan panitia teknis Muhammad Yamin sebagai ketua, Ki Hajar Dewantoro, M. A. Pellaupessy, Mohammad Natsir, dan RM Ngabehi Purbatjaraka sebagai anggota. Panitia ini bertugas menyeleksi usulan rancangan lambang negara untuk dipilih dan diajukan kepada pemerintah.

Merujuk keterangan Bung Hatta dalam buku “Bung Hatta Menjawab” untuk melaksanakan Keputusan Sidang Kabinet tersebut Menteri Priyono melaksanakan sayembara. Terpilih dua rancangan lambang negara terbaik, yaitu karya Sultan Hamid II dan karya M. Yamin. Pada proses selanjutnya yang diterima pemerintah dan DPR adalah rancangan Sultan Hamid II. Karya M. Yamin ditolak karena menyertakan sinar-sinar matahari dan menampakkan pengaruh Jepang.

Setelah rancangan terpilih, dialog intensif antara perancang (Sultan Hamid II), Presiden RIS Soekarno dan Perdana Menteri Mohammad Hatta, terus dilakukan untuk keperluan penyempurnaan rancangan itu. Terjadi kesepakatan mereka bertiga, mengganti pita yang dicengkeram Garuda, yang semula adalah pita merah putih menjadi pita putih dengan menambahkan semboyan “Bhineka Tunggal Ika”.

Pada tanggal 8 Februari 1950, rancangan final lambang negara yang dibuat Menteri Negara RIS, Sultan Hamid II diajukan kepada Presiden Soekarno. Rancangan final lambang negara tersebut mendapat masukan dari Partai Masyumi untuk dipertimbangkan, karena adanya keberatan terhadap gambar burung garuda dengan tangan dan bahu manusia yang memegang perisai dan dianggap bersifat mitologis.

Sultan Hamid II kembali mengajukan rancangan gambar lambang negara yang telah disempurnakan berdasarkan aspirasi yang berkembang, sehingga tercipta bentuk Rajawali – Garuda Pancasila dan disingkat Garuda Pancasila. Presiden Soekarno kemudian menyerahkan rancangan tersebut kepada Kabinet RIS melalui Moh Hatta sebagai perdana menteri.

AG Pringgodigdo dalam bukunya “Sekitar Pancasila” terbitan Departemen Hankam, Pusat Sejarah ABRI menyebutkan, rancangan lambang negara karya Sultan Hamid II akhirnya diresmikan pemakaiannya dalam Sidang Kabinet RIS. Ketika itu gambar bentuk kepala Rajawali Garuda Pancasila masih “gundul” dan “’tidak berjambul”’ seperti bentuk sekarang ini.

Inilah karya kebangsaan anak-anak negeri yang diramu dari berbagai aspirasi dan kemudian dirancang oleh seorang anak bangsa, Sultan Hamid II Menteri Negara RIS. Presiden Soekarno kemudian memperkenalkan untuk pertama kalinya lambang negara itu kepada khalayak umum di Hotel Des Indes, Jakarta pada 15 Februari 1950.

Penyempurnaan kembali lambang negara itu terus diupayakan. Kepala burung Rajawali Garuda Pancasila yang “gundul” menjadi “berjambul” dilakukan. Bentuk cakar kaki yang mencengkram pita dari semula menghadap ke belakang menjadi menghadap ke depan juga diperbaiki, atas masukan Presiden Soekarno.

Tanggal 20 Maret 1950, bentuk akhir gambar lambang negara yang telah diperbaiki mendapat disposisi Presiden Soekarno, yang kemudian memerintahkan pelukis istana, Dullah, untuk melukis kembali rancangan tersebut sesuai bentuk akhir rancangan Menteri Negara RIS Sultan Hamid II yang dipergunakan secara resmi sampai saat ini.

Hamid II diberhentikan pada 5 April 1950 akibat diduga bersekongkol dengan Westerling dan APRA-nya.

Untuk terakhir kalinya, Sultan Hamid II menyelesaikan penyempurnaan bentuk final gambar lambang negara, yaitu dengan menambah skala ukuran dan tata warna gambar lambang negara di mana lukisan otentiknya diserahkan kepada H. Masagung, Yayasan Idayu Jakarta pada 18 Juli 1974. Sedangkan Lambang Negara yang ada disposisi Presiden Soekarno dan foto gambar lambang negara yang diserahkan ke Presiden Soekarno pada awal Februari 1950 masih tetap disimpan oleh Kraton Kadriyah, Pontianak.

Dari transkrip rekaman dialog Sultan Hamid II dengan Masagung (1974) sewaktu penyerahan berkas dokumen proses perancangan lambang negara, disebutkan “ide perisai Pancasila” muncul saat Sultan Hamid II sedang merancang lambang negara. Dia teringat ucapan Presiden Soekarno, bahwa hendaknya lambang negara mencerminkan pandangan hidup bangsa, dasar negara Indonesia, di mana sila-sila dari dasar negara, yaitu Pancasila divisualisasikan dalam lambang negara.

Sultan Hamid II wafat pada 30 Maret 1978 di Jakarta dan dimakamkan di pemakaman Keluarga Kesultanan Pontianak di Batulayang.(ganjil.co.cc)